norayneedles

Jakarta -  Partai Gerindra membuka peluang berkoalisi dengan PDIP di Pilpres 2024. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, belum pasti koalisi tersebut menjadi besar di mana parpol lain ikut dalam barisan PDIP dan Gerindra. "Apakah ini akan menjadi magnet bagi Parpol lain untuk terbangunnya koalisi besar, tentu waktu yang akan menjawabnya. Kita lihat saja nanti," katanya lewat pesan tertulis, Senin (29/11). Menurutnya, dengan mencermati realitas dan dinamika politik yang berkembang, kemungkinan akan ada beberapa poros politik yang terbentuk. Dia memprediksi ada 3 poros yang bertarung di Pilpres 2024 . "Dari parpol koalisi pemerintah saat ini, kemungkinan besar menjadi 3 poros dalam menghadapi Pemilu 2024 nanti. Politik selalu cair dan dinamis, segalanya masih serba mungkin sampai menit-menit terakhir," ucapnya. Demokrat menghargai dan menghormati sikap politik Partai Gerindra. Termasuk rencana kerja-kerja politik dan kerjasama politik yang diban...

Jakarta -  Ketua Bawaslu Abhan mengingatkan, jajarannya agar pengelolaan APBN dan APBD untuk pemilu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sehingga tak meninggalkan residu (endapan masalah) pada masa mendatang. Abhan dalam rilisnya diterima di Jakarta, Senin, berharap jajaran Bawaslu menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dapat menaati peraturan yang berlaku demi mencegah endapan masalah pada masa mendatang. Dia menjelaskan, pada Pemilu Serentak 2024 anggarannya berasal dari tiga sumber. Yakni APBN untuk pemilu, APBD dari pemerintah provinsi untuk pemilihan gubernur, dan APBD yang berasal pemerintah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wali kota. "Hanya DKI Jakarta yang tak ada pemilihan bupati atau wali kota dan hanya D.I. Yogyakarta yang tak ada pemilihan gubernur," kata dia, dikutip dari Antara, Senin (22/11). Dengan menggunakan anggaran dari tiga sumber tersebut, ujar dia, maka penting memahami norma pengelolaan keuangan. "Harapannya kita tak punya residu mas...

Semarang -  Politikus PKS, Bukhori Yusuf, berbicara terkait rencana pelaksanaan haji dan umrah 1443 H. Sebelumnya, Arab Saudi dikabarkan sudah memberikan lampu hijau bagi jemaah asal Indonesia. Meski begitu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus mengupayakan kepastian keberangkatan bagi jemaah umrah dan haji . Melalui nota diplomatik, Arab Saudi menyebut kini Indonesia sudah dapat kembali memberangkatkan jemaah haji dan umrah meski belum diputuskan tanggal pastinya. Bukhori Yusuf berharap, jemaah haji dan umrah bisa mendapatkan kemudahan usai batal berangkat 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kalau perlu, jemaah haji dan umrah dibebaskan biaya tes PCR oleh pemerintah. "Saya meminta pemerintah bantu meringankan beban jemaah haji dan umrah kita yang nasibnya sudah dua tahun terkatung-katung lantaran gagal berangkat. Jika perlu, pemerintah menggratiskan biaya tes PCR bagi mereka dan semestinya bisa demi kepentingan ibadah," usul Bukhori saat schedule Diseminasi Pemb...

Jakarta -  Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai, tidak masalah para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah sosialisasi sebagai calon presiden 2024. Dasco mengatakan, sosialisasi menteri itu wajar dan masih jalur yang tepat. "Sampai sejauh ini kita lihat yang dilakukan menteri-menteri itu dalam tahap wajar dan masih on the track dalam melakukan tugas-tugasnya," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/11). Ketua Harian Gerindra ini melihat, kinerja para menteri tidak terganggu meski sudah ada yang melakukan sosialisasi sebagai calon presiden . "Bagi khusus menteri-menteri saya pikir sampai dengan saat ini dalam hal tahap wajar dan belum ganggu kinerja jalannya kerja menteri-menteri tersebut," ujarnya. Lebih lanjut, Dasco mengatakan, tidak ada larangan para menteri untuk mengurusi urusan Pemilu 2024. Baik itu aturan undang-undang maupun dari KPU. "Sebenernya dalam aturan undang-undang aturan KPU maupun dari presiden sendiri tidak a...

Jakarta -  Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku kaget mendengar deklarasi relawan pendukung pasangan calon presiden, Prabowo Subianto-Puan Maharani. Dasco bilang, relawan ini sudah berkoalisi lebih cepat mendahului partai. "Biasanya kalau deklarasi relawan itu kan mendukung satu calon, entah mau jadi calon presiden , kan banyak nih, kita kaget juga ada yang sudah mendahului partai, relawannya justru sudah berkoalisi," ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (4/11). Dasco mengaku tidak tahu menahu mengenai deklarasi dukungan Prabowo-Puan itu. Ia menanggapi deklarasi itu punya maksud yang baik. "Tapi kita terus terang tidak tahu dan mudah-mudahan aja bahwa deklarasi kemarin itu maksudnya baik karena tidak lazim, ini masih jauh sudah mendeklarasi pasangan calon, mudah-mudahan maksudnya baik," ujar wakil ketua DPR RI ini. Dasco mengatakan, Gerindra belum memikirkan masalah koalisi dengan partai ini. Saat ini Gerindra fokus konsolidasi internal. Ia bilang, su...

Riau -  Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim partainya sudah tepat mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan tokoh favorit di kalangan milenial. Dia mengatakan dari hasil survei menunjukkan di antara banyak calon presiden, Prabowo Subianto adalah sosok yang banyak digandrungi dan dipilih kaum milenial sebagai capres favoritnya. "Tidak mungkin para pemilih pemula, pemuda, kaum milenial memilih Prabowo kalau bukan karena visi, misi dan perjuangannya selama ini. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah tepat menginginkan beliau maju pada Pilpres 2024 ," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/10). Hal itu dikatakan Muzani saat menghadiri Musyawarah Daerah Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Lampung, Selasa (26/10). Dia mengatakan, fakta bahwa Prabowo adalah kandidat yang paling disukai oleh pemilih pemula dan kaum milenial, harus diperkuat seluruh elemen partai, termasuk TIDAR sebagai organi...

Jakarta -  Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai ada dua cara untuk mencegah pejabat publik tidak melakukan korupsi. Terutama kepala daerah. Hal itu menanggapi kepala daerah yang dicokok KPK belakangan ini. Salah satu usulnya adalah memberi hukuman tegas kepada partai politik pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu dengan melarang ikut Pemilu atau Pilkada di daerah kadernya melakukan korupsi. Atau bisa juga secara nasional bila korupsi dilakukan di tingkat pusat. "Tidak hanya terhadap kader tetapi partai politik dipinalti. Misalnya kader di daerah itu buruk, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh ikut Pemilu atau Pilkada. Tidak juga harus secara nasional kecuali yang melakukan di tingkat pusat," ujar Arsul di DPR RI , Kamis (21/10). Hukuman itu perlu diterapkan jika sudah ada pembenahan sistem pendanaan partai politik. Usulan menaikan dana partai politik itu sudah pernah disampaikan ketika period Mendagri Tjahjo Kumolo. "Sekarang ini kan d...