norayneedles

Riau -  Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim partainya sudah tepat mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan tokoh favorit di kalangan milenial. Dia mengatakan dari hasil survei menunjukkan di antara banyak calon presiden, Prabowo Subianto adalah sosok yang banyak digandrungi dan dipilih kaum milenial sebagai capres favoritnya. "Tidak mungkin para pemilih pemula, pemuda, kaum milenial memilih Prabowo kalau bukan karena visi, misi dan perjuangannya selama ini. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah tepat menginginkan beliau maju pada Pilpres 2024 ," kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/10). Hal itu dikatakan Muzani saat menghadiri Musyawarah Daerah Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Lampung, Selasa (26/10). Dia mengatakan, fakta bahwa Prabowo adalah kandidat yang paling disukai oleh pemilih pemula dan kaum milenial, harus diperkuat seluruh elemen partai, termasuk TIDAR sebagai organi

Jakarta -  Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP Arsul Sani menilai ada dua cara untuk mencegah pejabat publik tidak melakukan korupsi. Terutama kepala daerah. Hal itu menanggapi kepala daerah yang dicokok KPK belakangan ini. Salah satu usulnya adalah memberi hukuman tegas kepada partai politik pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu dengan melarang ikut Pemilu atau Pilkada di daerah kadernya melakukan korupsi. Atau bisa juga secara nasional bila korupsi dilakukan di tingkat pusat. "Tidak hanya terhadap kader tetapi partai politik dipinalti. Misalnya kader di daerah itu buruk, maka dipinalti di daerah itu tidak boleh ikut Pemilu atau Pilkada. Tidak juga harus secara nasional kecuali yang melakukan di tingkat pusat," ujar Arsul di DPR RI , Kamis (21/10). Hukuman itu perlu diterapkan jika sudah ada pembenahan sistem pendanaan partai politik. Usulan menaikan dana partai politik itu sudah pernah disampaikan ketika period Mendagri Tjahjo Kumolo. "Sekarang ini kan d

Jakarta -  Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif mendukung rencana Mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang yang ingin mendirikan partai politik. "Pendapat saya, soal mereka ( eks pegawai KPK ) yang akan mendirikan partai politik, itu sah-sah saja, karena setiap orang dijamin oleh UUD 1945 khususnya terkait jaminan untuk berkumpul dan berserikat. Hak ini dijamin betul di Pasal 28 UUD 1945 terkait Kemerdekaan berserikat dan berkumpul," kata peneliti KoDe Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana kepada merdeka.com, Rabu (13/10). Menurutnya, wacana yang dimunculkan Rasamla dapat memberikan angin baru dengan konsen mereka yang fokus memberantas korupsi dan bisa menjadi pilihan yang baik dengan isu-isu antikorupsi. "Jika melihat hitung-hitungan politik, pendirian parpol oleh mantan pegawai KPK ini bisa menjadi pilihan baru, mereka bisa hadir dengan isu antikorupsi yang belakangan banyak disoroti dan diminat

Jakarta -  Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyentil sikap pejabat publik yang enggan menerima kritikan maupun keluhan. Anggota DPR Fraksi PKB, Luqman Hakim Al-Jambi, mengakui memang masih ada pejabat yang terkesan antikritik. Bahkan, dibela habis-habisan oleh pendukungnya. "Masih ada pejabat yang terkesan anti-kritik. Misalnya, setiap ada kritik direspons dengan pembelaan membabi buta para pendukungnya bahkan dengan mengerahkan pagar betis preman," katanya lewat pesan singkat, Kamis (7/10). Di sisi lain, kata Luqman, sudah banyak juga pejabat yang terbuka dengan kritik. Mereka merespons kritikan dengan gembira. "Dan, menurut saya, lebih banyak pejabat yang gembira bahkan bahagia menerima kritik," kata dia. Meski begitu, Luqman tidak memahami siapa pejabat yang dimaksud Anies. Dia melihat pernyataan Anies seperti cerminan dirinya. "Saya tidak paham siapa pejabat yang dimaksud Anies. Apakah orang lain atau dirinya sendiri," tukas Luqman. Diberitakan,