norayneedles

Jakarta - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Isyana Bagoes Oka angkat bicara mengenai pemberhentian Viani Limardi dari keanggotaan partai. Kata dia, pemecatan tersebut sejak 25 September 2021. "TPF (tim pencari fakta) juga telah memanggil secara resmi Sis Viani Limardi. Dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF,"kata Isyana dalam keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021). Isyana mengaku kaget surat pemberhentian salah satu anggotanya telah menyebar. Lanjut dia, keputusan tersebut dibuat setelah melalui proses panjang, berupa evaluasi dan penilaian berjenjang. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi misi partai dan terbukti melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, tepatnya AD/ART Pasal 5 tentang kewajiban anggota. "Selanjutnya, kami mengambil keputusan memberhentikan Sis Viani dari keanggotaan parta

Jakarta -  Ketua Umum Organisasi Sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Dito Ariotedjo serukan duet Airlangga Hartarto (AH) dengan para tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi versi survei opini publik. Dito menilai, setidaknya ada 7 tokoh yang berpotensi menjadi calon wakil presiden mendampingi Airlangga. Namun, dia menilai hanya tiga orang yang pas. "Dari 7 pilihan itu menurut saya Pak AH cocok didampingi Pak Anies, Pak Ganjar dan Sandiaga Uno," kata Dito saat dihubungi merdeka.com , Selasa (21/9). Empat lainnya yang dianggap potensial yakni Gibran Rakabuming Raka, Khofifah Indar Parawansa, Ridwan Kamil dan Muhaimin Iskandar. Anies hingga kini belum memiliki partai politik. Peluangnya diusung parpol manapun masih terbuka lebar. Sementara Ganjar dan Sandiaga memiliki peluang kecil di parpolnya masing-masing. Ganjar harus bersaing dengan Puan Maharani dan Sandiaga dengan Prabowo Subianto. Dito menjelaskan, ketiga calon tersebut menjadi pelengkap ba

Jakarta -  Nama sejumlah ketum dan elite parpol masuk radar bakal calon presiden pada Pemilu 2024. Bahkan, kans ketua parpol dinilai lebih terbuka untuk mendapatkan tiket capres ketimbang kandidat populer saat ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, tidak adanya calon petahana dalam Pemilu 2024 membuat peluang terbuka lebar bagi para ketum dan ketua parpol untuk nyapres. "Sangat mungkin akan terjadi pertarungan antar elite partai vs ketua partai," kata Adi saat dihubungi Rabu, (14/9). Sebut saja Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ), dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar serta Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Nama-nama tersebut dinilai lebih berpeluang mendapatkan tiket pada Pemilu tiga tahun lagi. Dosen ilmu politik di UIN Syarif Hidayatullah itu mencontohkan, Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto misalnya. Dia fading realistis maju di Pilpres 20

Jakarta -  Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Emmanuel Ebenezer meyakini Presiden Jokowi bakal segera melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Tak tanggung-tanggung, menurut dia, Jokowi akan mengganti banyak menteri. Menanggapi isu itu, Pengamat Komunikasi Politik Kunto Adi Wibowo mengatakan, ada beberapa menteri yang mendapar rapor merah dalam kabinet Indonesia Maju. Salah satunya, yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ( Mendikbudristek ) Nadiem Makarim. Menurut dia, Nadeim memunculkan professional dan kontra terkait Pembelajaran Tatap Muka Terbatas( PTM) hingga pergantian kurikulum. "Menurut saya terkait kinerja para menteri ini, kita lihat saja isu yang berkembang di media sosial maupun di media massa. Kalau dilihat di sektor pendidikan ini pro kontra terkait PTM, lalu kemudian pergantian kurikulum yang katanya senyap enggak ada angin dan enggak ada apa-apa, tiba-tiba kurikulum diganti, yang berarti buku-buku paket enggak bisa pakai dan segala macam,&

Jakarta -  Pelaksanaan fit and also proper test calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai kritikan. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda kejelasan mengenai standing dua calon yang dinilai tidak memenuhi persyaratan (TMS). Hasil kajian Badan Keahlian DPR RI menyebutkan calon anggota BPK Harry Z Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana tidak memenuhi syarat dan tidak dapat mengikuti tahapan atau proses pemilihan anggota BPK selanjutnya. Karena menjadi polemik, DPR meminta fatwa dalam seleksi anggota BPK RI tersebut. Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) melihat fraksi-fraksi di Komisi XI DPR belum bulat. Meskipun pendapat hukum (fatwa) Mahkamah Agung (MA) yang telah diminta sudah diterbitkan. Direktur Eksekutif Pusaka Negara Prasetyo mengingatkan agar fraksi-fraksi di Komisi XI kembali pada jalan yang benar dalam pemilihan Anggota BPK. Dia bilang, fatwa MA yang notabenenya diminta oleh Komisi XI seharusnya dihormati dan menjadi rujukan agar polemik bisa selesai. "Wa