Politikus PKS Mengusulkan Pemerintah Untuk Memberikan Fasilitas Bagi Jemaah Haji dan Umrah Dibebaskan Biaya Tes PCR
Semarang - Politikus PKS, Bukhori Yusuf, berbicara terkait rencana pelaksanaan haji dan umrah 1443 H. Sebelumnya, Arab Saudi dikabarkan sudah memberikan lampu hijau bagi jemaah asal Indonesia.
Meski begitu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus mengupayakan kepastian keberangkatan bagi jemaah umrah dan haji. Melalui nota diplomatik, Arab Saudi menyebut kini Indonesia sudah dapat kembali memberangkatkan jemaah haji dan umrah meski belum diputuskan tanggal pastinya.
Bukhori Yusuf berharap, jemaah haji dan umrah bisa mendapatkan kemudahan usai batal berangkat 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kalau perlu, jemaah haji dan umrah dibebaskan biaya tes PCR oleh pemerintah.
"Saya meminta pemerintah bantu meringankan beban jemaah haji dan umrah kita yang nasibnya sudah dua tahun terkatung-katung lantaran gagal berangkat. Jika perlu, pemerintah menggratiskan biaya tes PCR bagi mereka dan semestinya bisa demi kepentingan ibadah," usul Bukhori saat schedule Diseminasi Pembatalan Haji bersama Kementerian Agama di Kabupaten Semarang.
Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyoroti besaran tarif tes PCR menurun drastis dalam setahun terakhir. Mulai dari tarif yang awalnya mencapai jutaan rupiah kemudian menyusut menjadi Rp 275 ribu-Rp 300 ribu.
Sementara PT Biography Farma mengatakan, masih ada peluang menurunkan harga tes PCR dari batas tertinggi yang sudah dipatok pemerintah.
PT Bio Farma belum lama ini menciptakan produk alat tes PCR dengan metode berkumur bernama BioSaliva yang dapat menekan biaya penanganan COVID-19.
Bukhori menyambut positif inovasi tersebut. Menurutnya, efisiensi yang digagas oleh Biography Farma bisa diselaraskan dengan alternatif pemerintah untuk menekan ongkos penyelenggaraan haji dan umrah yang berpotensi membengkak, akibat bertambahnya komponen biaya untuk menegakkan protokol kesehatan.
Di sisi existed, ia mengingatkan sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna milik Pemerintah Arab Saudi masih menjadi masalah. Ia menilai masalah sinkronisasi belum menemukan titik terang dan menimbulkan kecemasan di kalangan jemaah.
Oleh sebab itu, Bukhori meminta selain meringankan beban biaya PCR bagi jemaah, masalah ini harus segera diselesaikan.
Ia berpendapat, masalah tersebut sebetulnya bisa cepat selesai jika pemerintah Indonesia bersedia melakukan strategi diplomasi casual.
"Saya tinggal bertahun-tahun di Saudi dan cukup paham bagaimana kultur mereka. Faktor kedekatan, relasi personal adalah kunci untuk merebut hati Arab Saudi. Pasalnya, jika kita tetap kukuh mengedepankan jalur official diplomasi, saya tidak yakin kita bisa segera lepas dari berbagai aturan maupun birokrasi yang jelimet," ujar graduates Universitas Madina Arab Saudi itu.
Bukhori mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberdayakan anak bangsa di Indonesia maupun yang tinggal di Arab Saudi, yang memiliki relasi atau kedekatan individual dengan pemangku kebijakan di Arab Saudi untuk membantu pemerintah menyukseskan program diplomasi itu.
Menurutnya, tidak ada ruginya bila jalur informal diplomasi dicoba demi menempatkan posisi Indonesia secara bermartabat dalam negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Segala cara perlu dicoba oleh pemerintah demi terpenuhinya kepastian dan kemaslahatan bagi jemaah haji dan umrah kita. Kami meyakini pendekatan informal diplomasi ini merupakan strategi yang menjanjikan untuk memecahkan berbagai persoalan haji, termasuk mendorong penambahan kuota haji dan umrah bagi bangsa kita," tandas Bukhori.
Meski begitu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus mengupayakan kepastian keberangkatan bagi jemaah umrah dan haji. Melalui nota diplomatik, Arab Saudi menyebut kini Indonesia sudah dapat kembali memberangkatkan jemaah haji dan umrah meski belum diputuskan tanggal pastinya.
Bukhori Yusuf berharap, jemaah haji dan umrah bisa mendapatkan kemudahan usai batal berangkat 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Kalau perlu, jemaah haji dan umrah dibebaskan biaya tes PCR oleh pemerintah.
"Saya meminta pemerintah bantu meringankan beban jemaah haji dan umrah kita yang nasibnya sudah dua tahun terkatung-katung lantaran gagal berangkat. Jika perlu, pemerintah menggratiskan biaya tes PCR bagi mereka dan semestinya bisa demi kepentingan ibadah," usul Bukhori saat schedule Diseminasi Pembatalan Haji bersama Kementerian Agama di Kabupaten Semarang.
Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyoroti besaran tarif tes PCR menurun drastis dalam setahun terakhir. Mulai dari tarif yang awalnya mencapai jutaan rupiah kemudian menyusut menjadi Rp 275 ribu-Rp 300 ribu.
Sementara PT Biography Farma mengatakan, masih ada peluang menurunkan harga tes PCR dari batas tertinggi yang sudah dipatok pemerintah.
PT Bio Farma belum lama ini menciptakan produk alat tes PCR dengan metode berkumur bernama BioSaliva yang dapat menekan biaya penanganan COVID-19.
Bukhori menyambut positif inovasi tersebut. Menurutnya, efisiensi yang digagas oleh Biography Farma bisa diselaraskan dengan alternatif pemerintah untuk menekan ongkos penyelenggaraan haji dan umrah yang berpotensi membengkak, akibat bertambahnya komponen biaya untuk menegakkan protokol kesehatan.
Di sisi existed, ia mengingatkan sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna milik Pemerintah Arab Saudi masih menjadi masalah. Ia menilai masalah sinkronisasi belum menemukan titik terang dan menimbulkan kecemasan di kalangan jemaah.
Oleh sebab itu, Bukhori meminta selain meringankan beban biaya PCR bagi jemaah, masalah ini harus segera diselesaikan.
Ia berpendapat, masalah tersebut sebetulnya bisa cepat selesai jika pemerintah Indonesia bersedia melakukan strategi diplomasi casual.
"Saya tinggal bertahun-tahun di Saudi dan cukup paham bagaimana kultur mereka. Faktor kedekatan, relasi personal adalah kunci untuk merebut hati Arab Saudi. Pasalnya, jika kita tetap kukuh mengedepankan jalur official diplomasi, saya tidak yakin kita bisa segera lepas dari berbagai aturan maupun birokrasi yang jelimet," ujar graduates Universitas Madina Arab Saudi itu.
Bukhori mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberdayakan anak bangsa di Indonesia maupun yang tinggal di Arab Saudi, yang memiliki relasi atau kedekatan individual dengan pemangku kebijakan di Arab Saudi untuk membantu pemerintah menyukseskan program diplomasi itu.
Menurutnya, tidak ada ruginya bila jalur informal diplomasi dicoba demi menempatkan posisi Indonesia secara bermartabat dalam negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi.
"Segala cara perlu dicoba oleh pemerintah demi terpenuhinya kepastian dan kemaslahatan bagi jemaah haji dan umrah kita. Kami meyakini pendekatan informal diplomasi ini merupakan strategi yang menjanjikan untuk memecahkan berbagai persoalan haji, termasuk mendorong penambahan kuota haji dan umrah bagi bangsa kita," tandas Bukhori.
Komentar
Posting Komentar